Pekanbaru – Pemilihan kepala daerah di Kota Pekanbaru saat ini tinggal menghitung hari. Situasi politik semakin meningkat menjelang pemilihan tanggal 27 November mendatang. Isu netralitas ASN menjadi “trending topik ” yang melibatkan penjabat Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa.
Meyikapi hal ini, Penjabat Walikota Pekanbaru menegaskan kepada seluruh ASN Kota Pekanbaru untuk menjaga
Netralitas dalam menghadapi pilkada November 2024.
“Saya tegaskan kepada ASN Pemko Pekanbaru untuk menjaga Netralitas , jangan berpolitik aktif dalam menghadapi pilkada serentak 2024 ini,” ujar Risnandar.
Risnandar menambahkan bahwa dirinya ditunjuk menjadi penjabat Walikota Pekanbaru untuk persiapan pilkada serentak dikota Pekanbaru tanpa kepentingan politik apapun. Risnandar juga mendapat tugas untuk menjalankan roda pemerintahan di pekanbaru dalam mengisi kekosongan serta memperbaiki sistem birokrasi dan keuangan yang sedang kusut.
“Saya ditugaskan oleh Presiden RI melalui Mendagri di kota Pekanbaru untuk persiapan pilkada serentak 2024. Saya tekankan tidak punya kepentingan apapun,” tegasnya.
Risnandar Mahiwa mengimbau warga untuk lebih selektif dalam menyikapi informasi yang beredar di media. Ia menekankan pentingnya memeriksa rekam jejak media dan memastikan sumber berita yang jelas dan akuntabel.
“Jangan mudah percaya pada berita tanpa sumber yang jelas. Media yang kredibel harus memiliki akuntabilitas dan menyertakan sumber yang dapat dipercaya. Jangan percaya pada media yang hanya mencari keuntungan sesaat,” ujar Risnandar Mahiwa.
Menurut catatan redaksi, Saat ini media memainkan isu dengan beragumen asumsi serta dugaan sehingga membuat penggiringan opini ditengah-tengah masyarakat. Etika jurnalistik dalam memberikan informasi yang akurat dalam pemberitaan harus dilaksanakan sesuai UU Pers.
Pj Wako juga menanggapi tudingan bahwa dirinya berpolitik praktis mendukung salah satu kandidat. Risnandar menyatakan keterbukaannya untuk dilaporkan jika ada bukti keterlibatannya dalam politik praktis.
“Silakan laporkan kepada pihak berwenang jika ada yang merasa saya berpolitik praktis. Saya selalu terbuka dalam setiap arahan dan pernyataan saya kepada lurah, camat, kepala OPD, kepala puskesmas, dan kepala sekolah,” tegas Risnandar.
Terkait pelantikan dan pemilihan kepala daerah, Risnandar menjelaskan bahwa semua prosedur telah dilalui dengan benar sesuai kebijakan nasional. Ia mencontohkan kasus Kota Makassar pada tahun 2018, di mana pemilihan ulang dilakukan pada tahun 2020.
“Karena melibatkan masyarakat luas, pemilihan ketua RT dan RW di Pekanbaru akan dilakukan setelah 27 November (masa pencoblosan Pilkada). Hal ini untuk menghindari dampak situasi politik,” jelasnya.
Risnandar juga mengklarifikasi mengenai pengisian jabatan yang kosong di masa kampanye Pilkada. Semua prosedur telah mengikuti aturan yang berlaku, tanpa ada intervensi.
“Pelayanan masyarakat tetap berjalan. Pengisian jabatan dilakukan untuk menghindari kekosongan yang dapat mengganggu pelayanan publik,” tambahnya.
Risnandar mengimbau warga untuk berhati-hati dalam menerima informasi dan menghindari media yang tidak jelas sumbernya. Warga diimbau membaca berita dari media yang akuntabilitasnya terjamin.
“Media yang benar akan selalu menyertakan sumber yang jelas,” pungkasnya.
( tnn/pr )
