Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan program swasembada pangan nasional tidak akan terganggu oleh kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa impor komoditas pangan tertentu seperti gandum, kedelai, dan susu kedelai dari AS merupakan kebijakan yang sudah berjalan dan tidak bertentangan dengan agenda ketahanan pangan nasional.
“Impor komoditas tersebut bersifat pelengkap untuk kebutuhan yang tidak diproduksi secara massal di dalam negeri. Kami tidak hanya bergantung pada AS, tetapi juga negara lain, sehingga kebijakan tarif ini bisa diatasi dengan strategi pengalihan sumber impor,” jelas Airlangga dalam konferensi pers di Washington yang dilansir dari infopublik, Kamis (17/4/2025).
Pernyataan itu menanggapi kekhawatiran publik atas dampak kebijakan tarif impor AS yang mencapai 10 persen untuk beberapa produk Indonesia.
Dalam upaya meredakan ketegangan perdagangan, Indonesia telah mengajukan proposal kerja sama yang mencakup fasilitasi impor produk hortikultura AS serta peningkatan pembelian komoditas energi dan pertanian. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari diplomasi ekonomi untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil.
Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang diterima pemerintah AS untuk negosiasi tarif pasca-diberlakukannya kebijakan era Donald Trump. Proses perundingan yang ditargetkan selesai dalam 60 hari ini akan fokus pada tiga pilar: kemitraan perdagangan-investasi, mineral kritikal, dan penguatan rantai pasok.
“Kami optimistis dalam dua bulan ke depan dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang penting, program strategis nasional seperti swasembada beras, jagung, dan komoditas utama lainnya tetap menjadi prioritas tanpa gangguan,” tegas Airlangga.***
