JAKARTA, TNN – Gelombang unjuk rasa 25, 28, 29 Agustus oleh buruh, mahasiswa dan masyarakat umum telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Kritik terhadap tunjangan anggota DPR yang naik, serta sikap anggota DPR yang berkomentar berlebihan sangat mengecewakan masyarakat, dan memicu kemarahan.
Kritik terhadap tindakan represif aparat Kepolisian dalam menangani demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025 terus berdatangan. Sejumlah lembaga bantuan hukum menilai penggunaan kekuatan berlebihan oleh kepolisian telah mencederai hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Wibisono SH MH menyebut bahwa rangkaian aksi brutal aparat menunjukkan adanya pola penghalangan ruang demokrasi.
Menurutnya, tindakan aparat di lapangan tidak hanya sebatas penggunaan gas airmata dan meriam air, tetapi juga melibatkan pasukan khusus hingga kendaraan taktis untuk membubarkan massa.
“Sehingga ada korban dari anggota ojek online (Ojol) yang bernama Affan Kurniawan yang telah menjadi korban represifnya aparat kepolisian dengan cara menabrak dengan mobil rantis Brimob dan melindas korban sampai tidak bernyawa,” ujar Wibi yang juga sebagai pengamat militer ini.
“Sosok Afan yang merepresentasikan masyarakat kelas pekerja Indonesia tersebut menjadi salah satu faktor pemicu meningkatnya kemarahan masyarakat,” imbuhnya.
“Kondisi Affan tersebut kontras dengan keadaan para elite saat ini, seperti anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yang menikmati beragam tunjangan, Belum lagi kejengahan masyarakat akibat sikap represif aparat hukum yang berulang,” terang Wibi
“Mau tidak mau itu memengaruhi psikologi publik. Ada akumulasi kemarahan. Eskalasi [aksi massa] akan naik,” paparnya.
.
“Penyebutan sosok Affan sebagai “martir demokrasi” juga bermunculan di media sosial, baik dari para tokoh politik, akademisi, maupun masyarakat umum, Saya berharap presiden Prabowo segera melakukan upaya yang cepat dalam menyikapi tuntutan masyarakat ini sebaik baiknya, termasuk DPR harus segera memecat anggotanya yang telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, serta membatalkan tunjangan yang tidak perlu,agar unjuk rasa ini tidak ditunggangi oleh agenda lain, seperti memakzulkan presiden dan wakil presiden, serta peristiwa tahun ’98 tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Di lain sisi, Sekretaris P3B (Putera Pejuang Penerus Bangsa) Propinsi Riau yang juga Wakil Sekretaris PPM (Pemuda Panca Marga) Kabupaten Indragiri Hilir, Beni Yussandra SE mengatakan bahwa sebenarnya pra aksi mahasiswa dan rakyat ini sudah ada gejala dan tanda-tandanya pada beberapa waktu lalu. Mulai dari adanya sinyal keluhan rakyat terkait permasalahan kehidupan mereka, berbangsa dan bernegara serta ditambah lagi dengan sikap elit politik dan wakil rakyat yang berlebihan di tengah penderitaan rakyat.
Presiden Prabowo harus kembali duduk bersama seluruh senior baik purnawirawan TNI, Jenderal senior dan tokoh masyarakat yang mempunyai kapasitas terkait solusi permasalahan bangsa yang terjadi. Prabowo harus bertindak cepat untuk menyelamatkan kondisi bangsa.
Kemudian, Presiden Prabowo harus segera mereshuffle kabinet merah putih yang dianggap tidak sesuai dengan visi misi beliau serta mendapat penolakan publik. Karena selama ini, statemen dan manuver jajaran Kabinet Merah Putih kerapkali membuat gaduh di tengah masyarakat. Oleh karenanya Presiden harus kembali manyatukan persepsi atas fokus pemerintahan kedepan dan tidak berjalan sendiri-sendiri, dan hanya satu perintah dari Presiden sebagai panglima tertinggi pemerintahan.
Dari hasil penjajakan informasi di lapangan, mayoritas rakyat berharap agar Presiden Prabowo fokus pada perbaikan bangsa dan harus ‘move on’ dari pemimpin sebelumnya. “Artinya Bapak Presiden tidak berpatokan pada pemimpin sebelumnya yang dianggap gagal oleh rakyat,” ujarnya.
Ia berkeyakinan bahwa rakyat masih tetap mendukung kepemimpinan Presiden untuk berjalan menakhodai bangsa ini. “Bapak Presiden harus segera memgambil solusi bijak atas permasalahan bangsa ini,” ungkap Beni yang merupakan putera pejuang kemerdekaan NKRI tahun 1945 ini. (PR/tnn)
