JAKARTA – Pemerintah Australia berencana memperkenalkan undang-undang larangan anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial. Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut langkah ini terdepan di dunia untuk mengurangi dampak negatif media sosial terhadap anak-anak.
Menurutnya, undang-undang ini dibuat untuk mendukung keluarga yang khawatir akan keamanan anak-anak mereka di internet. Pemerintah tentu saja bertanggung jawab pada platform media sosial untuk memastikan anak-anak tidak mengakses layanan mereka.
Namun, tidak akan ada hukuman bagi pengguna, dan Komisioner eSafety akan bertugas menegakkan aturan ini. Undang-undang tersebut akan berlaku 12 bulan setelah disetujui dan akan dievaluasi setelah diberlakukan, dilansir BBC News, Jumat (8/11/2024).
Sebagian besar ahli sepakat media sosial bisa berdampak negatif pada kesehatan mental remaja, namun ada beberapa hipotesis efektivitas yang efektif. Sebagian ahli berpendapat larangan hanya menunda anak-anak terpapar aplikasi, tanpa memberikan edukasi tentang cara berinteraksi secara aman.
Upaya sebelumnya untuk membatasi akses anak-anak terhadap media sosial banyak mengalami kegagalan atau mendapat penolakan dari perusahaan teknologi. Banyak juga yang mengambil bagaimana pelaksanaan aturan ini mengingat ada alat yang bisa mengakali verifikasi usia.
Salah satu kelompok advokasi anak terbesar di Australia menetapkan larangan ini sebagai “alat yang terlalu kejam”. Dalam surat terbuka kepada pemerintah, Satuan Tugas Hak Anak Australia mendesak penerapan “standar keselamatan” di media sosial, bukan melarangnya.
Mereka juga menyebut saran dari PBB agar fokus kebijakan nasional pada menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak. Namun, beberapa kampanye akar rumput mendukung pelarangan ini, kebijakan perlu melindungi anak-anak dari konten berbahaya, misinformasi, dan tekanan sosial.
Inisiatif 36Months menyatakan bahwa anak-anak “belum siap bernavigasi di media sosial hingga usia 16 tahun”. Saat ditanya apakah pendidikan tentang manfaat dan risiko internet akan lebih efektif, Albanese menyatakan pendekatan itu tidak cukup.
Menurutnya, pendekatan tersebut mengasumsikan adanya hubungan kekuatan yang setara. Dia menegaskan memungkinkan aplikasi sosial mendorong pengguna ke perilaku tertentu, yang berpotensi berbahaya bagi remaja.***
