Oleh: Azmi bin Rozali
Gubernur Riau yang baru, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur SF Haryanto, menghadapi tantangan besar tak lama setelah mereka dilantik. APBD Provinsi Riau tahun 2025 mengalami defisit yang luar biasa, mencapai angka Rp2,2 triliun.
Situasi ini tentu menjadi ujian berat bagi kepemimpinan mereka, mengingat defisit yang besar dapat berdampak pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, menghadapi defisit bukan berarti segala program pembangunan harus berhenti. Ada strategi cerdas dan bijaksana yang dapat diterapkan untuk memastikan APBD tetap sehat, tanpa mengorbankan kesejahteraan ASN dan tenaga honorer yang telah berkontribusi besar dalam pelayanan publik.
Mengapa APBD Riau 2025 Mengalami Defisit?
Defisit APBD bukanlah fenomena baru, namun angka yang mencapai triliunan rupiah ini tentu menjadi perhatian serius. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kondisi ini antara lain adalah ketidakseimbangan antara Pendapatan dan Belanja.
Pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp9,56 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp9,69 triliun. Dengan kata lain, ada selisih besar antara pemasukan dan pengeluaran yang menyebabkan defisit Rp132 miliar di luar utang yang belum tertutup.
Faktor kedua adalah penurunan dana Transfer dari Pusat. Penundaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor utama yang membuat kas daerah kekurangan dana untuk membiayai berbagai program.
Berikutnya adalah tingginya beban belanja pegawai. Perlu diketahui bahwa insentif bagi ASN yang dikenal dengan istilah tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan tenaga honorer selama ini menjadi bagian dari belanja rutin yang cukup besar. Memotong insentif mungkin terdengar sebagai solusi cepat, tetapi kebijakan ini juga bisa menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya semangat kerja pegawai dan terganggunya pelayanan publik.
Strategi Cerdas dan Bijaksana
Menghadapi kondisi ini, pemerintah Provinsi Riau dianjurkan dan dituntut untuk menerapkan strategi yang cerdas dan tidak sekadar memangkas anggaran secara membabi buta. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:
Pertama – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan pajak dan mengidentifikasi sektor-sektor baru yang bisa memberikan kontribusi bagi PAD, seperti pariwisata, perizinan usaha, dan pengelolaan aset daerah. Selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi digital untuk memantau dan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak.
Kedua – Efisiensi dan Realokasi Anggaran. Maksudnya adalah mengurangi anggaran perjalanan dinas dan program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Selama 15 tahun menjabat anggota DPRD kabupaten Bengkalis, kami selalu menyoroti selalu ada perjalanan dinas di setiap kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah kepada DPRD.
Ketiga – Memprioritaskan program yang memiliki manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah.
Keempat – Menyusun ulang proyek-proyek infrastruktur yang bisa ditunda tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Mencari Alternatif Pendanaan
Di antara alternatif kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah provinsi Riau dalam mengatasi masalah defisit APBD tahun 2025 ini adalah menggandeng sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur. Yang lainnya adalah menelusuri peluang pinjaman lunak atau hibah dari pemerintah pusat maupun lembaga donor internasional untuk program strategis.
Mempertahankan Kesejahteraan ASN dan Tenaga Honorer
Kami berpendapat bahwa jangan terburu-buru untuk mengambil kebijakan memotong tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN namun pemerintah bisa mengkaji ulang skema pemberian insentif agar lebih berbasis kinerja dan produktivitas.
Di samping itu mencari alternatif pendapatan tambahan bagi ASN dan honorer melalui pelatihan keterampilan tambahan atau program kerja sama dengan sektor swasta. Selanjutnya mengoptimalkan sistem tunjangan berbasis efisiensi, sehingga tetap memberikan kesejahteraan tetapi tidak membebani APBD secara berlebihan.
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran
Melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat sasaran adalah kebijakan yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan penghematan. Selain dari itu diperlukan tindakan untuk meningkatkan keterbukaan dalam proses penganggaran agar publik memahami kondisi keuangan daerah dan mendukung kebijakan yang diambil.
Penutup.
Defisit APBD Riau 2025 menjadi tantangan besar bagi Abdul Wahid dan SF Haryanto dalam mengawali kepemimpinan mereka. Namun, dengan strategi yang cerdas dan bijaksana, kondisi ini bisa diatasi tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pegawai dan tenaga honorer.
Sebenarnya rumusnya sederhana. Abdul Wahid dan SF juga tahu, bahwa jika penghasilan kita 1.000 rupiah maka jangan buat rencana belanja sampai 3.000 rupiah. Buatlah rencana belanja sesuai dengan penghasilan yang ada.
Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan. Langkah seperti meningkatkan PAD, melakukan efisiensi belanja, mencari sumber pendanaan alternatif, dan menjaga kesejahteraan pegawai adalah solusi yang lebih tepat dibandingkan sekadar memotong insentif.
Keberhasilan mengatasi defisit ini akan menjadi tolak ukur sejauh mana kepemimpinan Abdul Wahid dan SF Haryanto mampu membawa Riau ke arah yang lebih baik.
Jika dikelola dengan bijak, kondisi ini justru bisa menjadi momentum bagi Riau untuk membangun sistem keuangan daerah yang lebih sehat dan berkelanjutan. ***
Penulis adalah coach dan trainer nasional, pernah tiga periode menjabat anggota DPRD kabupaten Bengkalis.
