PEKANBARU, TNN — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi ini digelar sebagai langkah pengawasan dan pemantauan progres pembangunan fisik pemasyarakatan di berbagai wilayah.
Dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, hadir Kepala Kantor Wilayah, Maizar, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Muhammad Lukman, Ketua Tim Umum dan BMN, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai dengan para Manajemen Konstruksi.
Dalam arahannya, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi menekankan bahwa pembangunan fasilitas pemasyarakatan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab karena hasil konstruksi tersebut akan digunakan secara langsung oleh Warga Binaan dan para pegawai.
Ia meminta seluruh jajaran, terutama para Kepala Kantor Wilayah, untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak menyisakan masalah di masa depan.
“Pahami betul bahwa yang dibangun adalah untuk warga binaan dan pegawai. Jangan sampai di kemudian hari malah menimbulkan permasalahan karena ada cacat dalam pembangunan. Lakukan yang terbaik,” tegas Mashudi.
Selain memberikan arahan kepada jajaran internal, Dirjenpas juga menyampaikan pesan tegas kepada pihak vendor atau pelaksana pembangunan. Ia meminta komitmen penuh dari seluruh kontraktor agar memberikan hasil yang berkualitas, sesuai standar, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Berikan yang terbaik. Jangan sampai pembangunan yang dikerjakan justru menjadi masalah akibat kualitas yang kurang baik,” ujarnya.
Menutup rapat, Mashudi menekankan pentingnya percepatan pencapaian target pembangunan tahun anggaran berjalan. Ia meminta seluruh pihak untuk bekerja keras dan memaksimalkan berbagai upaya percepatan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta kebijakan yang berlaku.***
