Oleh : Amir Santoso
Setiap kali negara ini lamban, pejabat salah urus, dan korupsi kembali terbongkar. Selalu muncul satu seruan emosional yakni, ‘negara ini sudah gagal. Lebih baik bubar saja.’
Seruan itu terdengar keras, berani, dan revolusioner. Padahal sesungguhnya itu adalah bentuk keputusasaan yang salah sasaran. Yang gagal bukan negaranya. Yang gagal adalah pejabatnya. Penyelenggara negara yang saat ini duduk di posisi tersebut.
Indonesia tidak runtuh karena kekurangan sumber daya, rakyat, atau sejarah. Indonesia bermasalah karena terlalu lama memelihara pejabat yang tidak kompeten dan korup, lalu menormalisasi kegagalan mereka seolah-olah itu takdir.
Negara Ini Tidak Gagal, Yang Gagal Itu Pengelolanya
Negara bukan makhluk hidup yang bisa bersalah. Negara adalah sistem. Dan sistem rusak bukan karena konsepnya, tapi karena orang-orang yang menjalankannya salah, malas, atau sangat rakus.
Menyalahkan NKRI karena ulah pejabat sama absurdnya sepert i: menyalahkan rumah karena atap bocor, padahal tukangnya ceroboh. Membakar kapal karena nakhodanya mabuk.
Pejabat datang dan pergi, negara adalah warisan lintas generasi
Mengorbankan negara demi melampiaskan amarah pada pejabat adalah logika yang malas. Ketidakmampuan pejabat itu adalah kejahatan. Korupsi memang menjijikkan. Tapi jangan lupa: pejabat bodoh jauh lebih berbahaya daripada pejabat licik.
Pejabat yang: tidak paham masalah,
membuat kebijakan tanpa data, sibuk pencitraan, alergi kritik, dan kebal evaluasi, telah melakukan kejahatan publik secara perlahan.
Mereka mungkin tidak mencuri uang secara langsung, tapi mereka mencuri waktu, masa depan, dan kesempatan rakyat. Lebih parah lagi, banyak dari mereka tetap dipertahankan atas nama “stabilitas politik”.
Padahal yang stabil hanyalah kursi kekuasaan, bukan kehidupan rakyat. Korupsi dipelihara, kritik dimusuhi.
Ironinya, di negeri ini: Pejabat korup masih bisa senyum di depan kamera. Pejabat gagal masih bisa promosi jabatan. Tapi rakyat yang marah justru dicap radikal, pembenci negara, atau anti-pemerintah. Ini logika terbalik.
Mengkritik pejabat yang merusak negara adalah tindakan patriotik. Yang tidak nasionalis justru mereka yang membiarkan negara dirusak dari dalam. Korupsi tidak akan hilang selama pelakunya masih dilindungi oleh kompromi elite. Dan rakyat tidak akan percaya pada negara selama yang salah tidak pernah benar-benar disingkirkan.
Narasi “Bubarkan NKRI” adalah hadiah bagi elite yang gagal. Seruan membubarkan NKRI terdengar radikal, tapi sebenarnya sangat menguntungkan elite yang gagal. Kenapa? Karena ketika rakyat sibuk bertengkar soal ideologi, saling mencurigai, terpecah secara identitas, para pejabat korup bisa bernapas lega.
Mereka tidak lagi disorot. Isu bergeser dari tanggung jawab pejabat ke perdebatan eksistensi negara. Itu bukan perlawanan. Itu pengalihan isu yang sempurna.
Solusi Waras, Ganti Orangnya, Bukan Negaranya.
Kalau benar ingin perubahan, tuntutannya harus jelas dan konkret: Copot pejabat yang gagal. Adili pejabat yang korup. Hentikan budaya jabatan sebagai hadiah politik. Paksa transparansi dan evaluasi terbuka.
Negara tidak perlu dibakar untuk dibersihkan. Ia perlu diperbaiki dengan tekanan publik yang cerdas dan konsisten.
Jangan salah musuh, marah itu wajar. Kecewa itu manusiawi. Tapi jangan salah musuh. Musuh kita bukan NKRI. Musuh kita adalah ketidakmampuan yang dipelihara, korupsi yang dilindungi, dan kekuasaan yang alergi tanggung jawab.
Ganti pejabatnya. Bersihkan sistemnya. Selamatkan negaranya. Bukan sebaliknya.
***Guru besar FISIP UI, Mantan Rektor Universitas Jayabaya, Mantan Anggota DPR/MPR RI.
