JAKARTA, TNN – Perayaan Hari Buruh (May Day) di Indonesia tahun ini akan berpusat pada enam tuntutan utama gerakan buruh, yaitu penghapusan praktik outsourcing, pembentukan satuan tugas khusus PHK, desakan upah layak, revisi UU Ketenagakerjaan, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), dan langkah antikorupsi yang lebih kuat melalui RUU Perampasan Aset.
Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menjabarkan prioritas tersebut dalam jumpa pers di Jakarta pada hari Senin, menjelang aksi unjuk rasa Hari Buruh Internasional pada tanggal 1 Mei.
“Penghapusan outsourcing sudah lama menjadi janji Presiden Prabowo, sejak sepuluh tahun lalu. Kami ingatkan kembali. Mudah-mudahan ini menjadi kado bagi para buruh di May Day,” kata Said Iqbal kepada wartawan.
Outsourcing berarti pekerja dipekerjakan oleh perusahaan pihak ketiga, bukan dipekerjakan langsung oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Pengaturan ini dapat mengakibatkan berkurangnya keamanan kerja, berkurangnya tunjangan (seperti asuransi kesehatan dan dana pensiun), dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja yang dipekerjakan secara langsung.
Para pekerja juga kembali menyerukan upah yang adil dan layak. Said berharap di bawah kepemimpinan Prabowo selama lima tahun ke depan, upah minimum akan terus meningkat seiring dengan biaya hidup dan inflasi.
“Hari Buruh ini menjadi momen harapan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Kita sudah melihat kemajuan dengan kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025,” imbuhnya.
Salah satu usulan utama tahun ini adalah pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK), yang diterima secara positif oleh Presiden Prabowo.
“Saya sudah bertemu dengan Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Wakil Ketua DPR, dan Kapolri untuk membahas usulan ini. Ini mewakili suara para pekerja, bukan hanya suara saya sendiri,” katanya seperti dilansir Jakarta Globe.
Iqbal juga menyerukan revisi UU Ketenagakerjaan segera, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 yang memenangkan Partai Buruh dan serikat buruh. Putusan tersebut mengamanatkan pembentukan UU ketenagakerjaan baru dalam waktu dua tahun, tanpa bergantung pada kerangka UU Cipta Kerja yang kontroversial.
“Saya dengar panitia kerja sudah dibentuk. Panitia kerja harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan partisipasi yang berarti,” kata Iqbal.
Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang telah lama tertunda menjadi prioritas lainnya. “RUU ini sudah tertunda selama 18 tahun. Kita perlu menetapkan perlindungan yang jelas dan standar upah yang layak bagi pekerja rumah tangga, termasuk mereka yang tinggal bersama majikan mereka,” tegasnya.
Terakhir, gerakan buruh juga mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, yang menurut Iqbal sangat penting untuk memerangi korupsi. “Tanpa RUU ini, korupsi tidak dapat diberantas,” tegasnya.
Sekitar 200.000 pekerja dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat diperkirakan akan berkumpul di Lapangan Monas, Jakarta, untuk aksi unjuk rasa tahun ini. Presiden Prabowo Subianto, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Internasional Akiko Gono, dan beberapa diplomat asing dijadwalkan hadir.
Indonesia tengah mengalami gelombang PHK, mulai dari industri teknologi hingga sektor tekstil. Pekerja perhotelan terpukul keras oleh pemotongan anggaran pemerintah yang mengurangi pemesanan pegawai pemerintah. Sritex, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, baru-baru ini memberhentikan 10.000 pekerja. Di sektor teknologi, platform whistleblower Ecommurz melaporkan bahwa lebih dari 8.000 pekerja teknologi telah diberhentikan sejak 2022.(red)
