Oleh: Azmi bin Rozali
Pilkada serentak 2024 telah usai. Di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau, kepala daerah terpilih kini tengah menata langkah menuju tindakan di awal masa jabatan.
Di tengah euforia kemenangan, ada satu nilai yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pemimpin, yaitu sifat amanah. Sebab kekuasaan bukanlah hak, tetapi titipan rakyat dan tanggung jawab besar yang kelak akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.
Dalam konteks budaya Melayu, yang menjadi identitas utama masyarakat Riau, amanah bukan sekadar istilah keagamaan. Ia adalah bagian dari falsafah hidup.
Seorang pemimpin yang beradat mesti memegang prinsip: “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”. Maka, ketika seorang pemimpin mengemban jabatan publik, ia bukan hanya bertanggung jawab kepada konstitusi negara, tetapi juga kepada nilai-nilai luhur yang telah hidup ratusan tahun dalam tatanan masyarakatnya.
Janji Kampanye Bukan Sekadar Retorika
Kampanye politik seringkali dipenuhi janji-janji yang disusun secara strategis dan komunikatif. Namun, janji bukanlah sekadar kata-kata yang lenyap bersama waktu.
Dalam budaya Melayu, janji adalah marwah. Pepatah menyebut, “sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya.” Artinya, pengingkaran janji dapat menghapus seluruh modal sosial seorang pemimpin.
Dalam pandangan Islam, yang menjadi fondasi utama masyarakat Melayu Riau, janji adalah bagian dari amanah. Rasulullah SAW bersabda, “Tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara, ia berdusta; jika berjanji, ia mengingkari; dan jika diberi amanah, ia berkhianat.” (HR. Bukhari-Muslim).
Maka, pelanggaran terhadap janji politik bukan hanya problem etika, tetapi juga problem moral dan spiritual.
Konsekuensi Hukum Dunia: Antara Legitimasi dan Sanksi
Dalam sistem demokrasi modern, janji kampanye memiliki dimensi hukum tak tertulis. Ketika seorang kepala daerah tidak berusaha merealisasikan janji-janjinya secara sungguh-sungguh, publik dapat menilainya sebagai pengingkaran mandat.
Ini bisa bermuara pada hilangnya legitimasi politik, berkurangnya kepercayaan masyarakat, dan melemahnya dukungan birokrasi maupun legislatif.
Lebih dari itu, jika janji yang diingkari disertai praktik penyalahgunaan wewenang, nepotisme, atau korupsi, maka aparat penegak hukum dapat menindak.
Di Riau sendiri, sejarah mencatat betapa kekuasaan yang tidak amanah telah berujung pada penjara. Tiga Gubernur Riau terdahulu menjadi contoh kelam bagaimana kekuasaan tanpa integritas membawa kehancuran diri dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Konsekuensi Akhirat: Pertanggungjawaban Abadi
Kekuasaan adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari-Muslim)
Para pemimpin hasil Pilkada Riau 2024 hendaknya menyadari bahwa jabatan yang diemban bukan sekadar pangkat duniawi, tetapi ujian ilahi.
Mereka akan ditanya, sejauh mana janji kepada rakyat ditepati? Seberapa sungguh program-program dijalankan demi kemaslahatan, bukan kepentingan kelompok?
Membangun Kepemimpinan Melayu yang Berkarakter
Riau sebagai negeri Melayu yang kaya adat dan budaya, menuntut kepemimpinan yang tidak hanya mampu secara administratif, tetapi juga kokoh secara moral.
Dalam tatanan budaya, seorang pemimpin tidak boleh “beraja di mata, bersultan di hati”. Ia mesti rendah hati, menjunjung musyawarah, serta adil dalam kebijakan.
Kepemimpinan dalam falsafah Melayu sering dirujuk dalam ungkapan: “pemimpin itu bagai pohon tempat berteduh, tempat rakyat mengadu.” Maka, keteladanan dan kepedulian sosial harus menjadi fondasi utama.
Kekuatan seorang pemimpin bukan pada seberapa keras ia berbicara di podium, tetapi seberapa tulus ia mendengarkan suara rakyat yang pelan sekalipun.
Menutup Jalan Pengkhianatan Amanah
Pilkada adalah awal, bukan puncak dari perjuangan politik. Pemimpin hasil Pilkada 2024 di Riau seharusnya tidak terjebak pada dinamika balas jasa politik atau pragmatisme kekuasaan.
Sudah saatnya transisi dari politik transaksional menuju politik yang berbasis nilai: kejujuran, keadilan, dan pengabdian.
Sebab, sebagaimana disebut dalam falsafah adat: “Hidup tak selama hari, nama tak selama badan.” Jabatan akan berlalu, tetapi nama baik atau buruk akan tertinggal dalam sejarah masyarakat.
Maka, kepada kepala daerah terpilih di Riau pasca Pilkada 2024, mari menghayati amanah sebagai panggilan suci. Tunaikan janji kampanye dengan sungguh-sungguh, bukan semata demi elektabilitas masa depan, tetapi demi menjaga martabat pemimpin Melayu yang beradat, yang takut kepada hukum negara dan lebih takut lagi kepada hukum Allah.
Sebab, kekuasaan yang tak disertai rasa takut kepada Tuhan, hanya akan menjadi ladang kesombongan dan kehancuran. ***
Penulis adalah coach dan trainer nasional pernah tiga periode menjabat anggota DPRD kabupaten Bengkalis.
