JAKARTA, TNN – Laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Mantan Komisioner KPK, M. Jasin mendorong agar lembaga penegak hukum di Indonesia menindaklanjuti laporan OCCRP tersebut.
Menurut Jasin, laporan tersebut telah membuktikan bahwa rezim Jokowi melakukan penyalahgunaan wewenang yang sejatinya merupakan mandat rakyat.
“Jangan menjadi semacam, katakanlah sikap toleransi bahwa sudah menjadi presiden bisa berbuat apa-apa sesuai dengan keinginannya yang melanggar aturan perundangan. Itu tidak bisa, itu bisa menjadi lesson untuk presiden-presiden berikutnya. Jadi itu harus hati-hati dalam melaksanakan tugasnya,” kata Jasin dikutip dalam kanal Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Kamis malam, 2 Januari 2025.
Menurutnya, presiden harus akuntabel dan tidak melakukan abuse of power dalam mengemban amanat konstitusi. “Nah ini kan kelihatannya banyak abuse of power yang dilakukan saat Jokowi memerintah,” ungkap dia.
“Sehingga jadi presiden itu harus menjadi role model, harus menjadi contoh, menjadi bapak yang bisa menyelesaikan segala persoalan pemerintah yang dihadapinya,” tegas Jasin.
Ia juga menjelaskan bahwa korupsi merupakan musuh utama bangsa yang harus dibasmi. Pasalnya, korupsi merupakan penyebab terjadinya kemiskinan.
Secara terpisah, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mendesak agar OCCRP membuka data korupsi yang dilakukan Jokowi kepada publik agar terang benderang.
“Jangan hanya menggiring atau mem-framing informasi, harus jelas panduan dan cara mekanisme penilaian, karena jika tidak benar betapa bahayanya bagi orang yang dinilai tersebut,” tutur Saiful.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jangan hanya hasil yang dipublikasikan, melainkan juga harus ditunjukkan bagaimana proses penilaiannya. Karena jika tidak, maka bisa mengarah kepada fitnah yang sangat kejam kepada Jokowi.
Saiful menyebut OCCRP sebagai lembaga yang kredibel sudah sepatutnya membeberkan bukti yang valid. Jika tidak ada, maka dapat dianggap sebagai pesanan dari oknum tertentu.
“Jangan-jangan ada pesanan sehingga kemudian memberikan penilaian yang demikian. Kasihan lembaga tersebut jika mengarah ke sana, selain itu kasian juga Jokowi jika ternyata data dan prosesnya tidak berdasarkan pada data yang valid,” ungkapnya seperti dikutip dari rmol. ****
