Pekanbaru, TNN – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Riau mengambil peran strategis dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025.
Kegiatan penting ini dilaksanakan di Kantor Walikota Pekanbaru yang terletak di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya. Forum tersebut dihadiri oleh berbagai kalangan yang berkepentingan, termasuk para pejabat pemerintah daerah, akademisi, praktisi transportasi, serta perwakilan masyarakat umum.
Dalam kesempatan berharga ini, MTI Riau secara aktif memberikan pandangan dan masukan berharga melalui Muchammad Zaenal Muttaqin, yang dipercaya sebagai perwakilan resmi organisasi tersebut.
Muchammad Zaenal Muttaqin mengungkapkan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kebijakan di bidang transportasi, khususnya dalam hal angkutan massal.
MTI menilai positif bahwa pemerintah telah konsisten menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan tersebut mengamanatkan pemerintah kota untuk mengalokasikan minimal 5 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung kemajuan sistem transportasi massal.
MTI berharap kebijakan ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan, sehingga mampu memberikan dampak signifikan dalam memperbaiki kualitas transportasi publik di Kota Pekanbaru.
Selain itu, dalam forum tersebut, MTI Riau secara mendalam memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas transportasi di wilayah ini.
Salah satu rekomendasi penting adalah mengenai perlunya peningkatan konektivitas melalui sistem angkutan feeder. Sistem feeder ini dinilai mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dalam perjalanan awal dan perjalanan akhir, sekaligus terhubung langsung dengan jaringan angkutan massal yang sudah ada.
Dengan adanya angkutan feeder ini, diharapkan masyarakat Kota Pekanbaru semakin tertarik dan lebih nyaman dalam menggunakan transportasi umum, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Di samping rekomendasi tersebut, MTI juga menyoroti pentingnya implementasi aturan parkir secara menyeluruh di Kota Pekanbaru. Masalah parkir selama ini masih menjadi isu krusial yang sering kali menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.
Oleh karena itu, MTI menegaskan agar pemerintah tidak hanya menerapkan aturan parkir secara parsial tetapi secara komprehensif, meliputi seluruh aspek mulai dari pajak parkir hingga retribusi parkir tepi jalan umum.
Dukungan penuh juga diberikan MTI terhadap kebijakan baru yang diusung oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2025-2029, Agung Nugroho dan Markarius Anwar, terkait penurunan tarif parkir.
Kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah positif yang mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong pengelolaan parkir yang lebih tertib.
Hal penting lainnya yang disampaikan MTI Riau adalah tentang tingginya biaya transportasi yang ditanggung masyarakat Pekanbaru, yang saat ini mencapai hingga 35 persen dari total pendapatan mereka.
MTI menilai bahwa fakta ini harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam penyusunan program-program pengentasan kemiskinan. Dengan mengurangi biaya transportasi melalui peningkatan kualitas angkutan umum, maka akan terbuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya.
MTI Riau juga mengusulkan agar Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan inventarisasi kondisi jalan secara jelas dan terukur.
Inventarisasi ini penting untuk menentukan skala prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan. Kondisi jalan yang baik tidak hanya akan meningkatkan efisiensi transportasi tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Pekanbaru.
Oleh sebab itu, inventarisasi jalan harus dilakukan secara sistematis dan transparan agar dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program pembangunan jalan di masa depan.
Selain permasalahan jalan, MTI juga menyoroti perlunya regulasi yang jelas dalam hal pengembangan permukiman di Pekanbaru. Perkembangan kawasan permukiman yang tidak terkontrol dapat menyebabkan persoalan transportasi baru, seperti kemacetan yang semakin parah dan keterbatasan akses transportasi publik.
MTI mendorong pemerintah untuk menyusun regulasi tata ruang yang ketat sehingga pembangunan permukiman dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan kualitas transportasi publik.
Tidak kalah pentingnya, MTI Riau mengajak pemerintah untuk semakin melibatkan akademisi dalam proses perencanaan kebijakan transportasi. Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, hasil-hasil penelitian akademik diharapkan bisa menjadi dasar yang solid dalam penyusunan kebijakan. MTI percaya bahwa kolaborasi semacam ini mampu menghasilkan kebijakan yang lebih akurat, efisien, serta tepat sasaran bagi masyarakat Kota Pekanbaru.
Kegiatan konsultasi publik ini kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik RKPD Kota Pekanbaru Tahun 2025. MTI Riau yang diwakili oleh Muchammad Zaenal Muttaqin secara langsung turut serta dalam penandatanganan tersebut. Langkah ini memperkuat peran MTI sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah sebagai pengambil kebijakan dengan masyarakat selaku pengguna utama layanan transportasi.
Melalui kontribusi ini, MTI Riau berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik, lebih terintegrasi, dan lebih efisien demi kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. ***
