Pekanbaru – Penjabat Walikota Pekanbaru,Risnandar Mahiwa menghadiri sekaligus membuka acara gebyar PBB di halaman MPP Kota Pekanbaru, minggu (27/10). Penjabat Walikota menekankan kehadiran kepala OPD dalam setiap kegiatan. Hal ini menjadi dasar evaluasi terhadap pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru.
“Kepada pak sekda harus melakukan cek terhadap kepala OPD yang tidak hadir. Pak Presiden prabowo di rapat kabinet Merah Putih mengatakan bahwa kalau tidak mau bekerja dan melayani masyarakat kita rumahkan. Apalagi, Kepala OPD yang banyak anggaran tapi tidak hadir, jangan banyak meminta namun ketika ada kegiatan menghilang,” tegas Risnandar Mahiwa saat menyampaikan sambutan Gebyar PBB.
Menurut Risnandar , saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru berbenah dalam pelayanan. Apalagi dalam meningkatkan PAD, Pemerintah harus siap untuk memenuhi kebutuhan kota dan tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat.
“Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu menjalankan amanat dari masyarakat untuk melayani dalam pembayaran pajak,” ujar Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.
Dikatakannya lagi, Pemerintah jangan selalu minta masyarakat bayar pajak, namun ketika sudah dibayarkan tidak mampu dan uangnya bocor kemana- mana. Karena ada oknum- oknum ASN yang memainkan pajak dari kepercayaan masyarakat.
“Kalau ingin meningkatkan PAD kita, tentu harus menjamin dan memberikan basis kepercayaan masyarakat bahwa uang yang dikelola ini sesuai dengan asas tujuan akuntabilitas yang ada,” tegas Risnandar lagi.
Risnandar memastikan kepada ASN yang bergerak dibidang pajak ini harus benar- benar standar akuntabilitasnya tinggi. Maka diberikan fiskal- fiskal atau insentif dalam meningkatkan PAD melayani masyarakat.
“Saya pastikan akan melakukan evaluasi, baik hari ini, besok ataupun selanjutnya. Karena bapak Presiden Prabowo selaku kepala negara dan kepala pemerintahan sudah menyampaikan kalau tidak mau melayani kita rumahkan . Karena Instruksi itu bagian dari pemerintahan bapak presiden dalam rapat kabinet, ” terang nya.
Dikatakan Pj Wako Pekanbaru, dalam pemahamannya jika perintah dilakukan dalam rapat kabinet, maka kekuatannya hampir sama dengan legalitas formal yang ada.
“Ini menjadi bahan evaluasi saya , kalau mau masyarakat membayar pajak 100% tentu kita sebagai pelayan harus benar-benar menyiapkan dan memanfaatkan apa yang diinginkan masyarakat itu sesuai dengan yang kita cita-citakan,” tegas Risnandar.
Dengan dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo, prioritas saya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat pekanbaru dan stackholder terkait dalam menyukseskan pembayaran pajak di kota Pekanbaru, kita akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” tutup Risnandar Mahiwa. ( tnn/pr )
