PEKANBARU, TNN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk memperluas akses perumahan layak bagi masyarakat kurang mampu.
Hal ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid usai menghadiri rapat koordinasi percepatan program nasional pembangunan 3 juta rumah untuk wilayah Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau di Balai Serindit, Kamis (14/8/2025).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dari pertemuan hari ini kita semakin paham bahwa kebutuhan masyarakat terhadap rumah sangat besar, tetapi akses mereka masih terbatas, baik dari sisi finansial maupun lokasi,” ujar Gubri.
Menurutnya, banyak warga miskin tidak memenuhi syarat untuk mengajukan kredit rumah, sementara masyarakat berpenghasilan rendah yang mampu mengakses kredit justru kesulitan membayar bunga.
“Ada masyarakat tidak mampu tidak bisa kredit, ada juga masyarakat yang mampu kredit tapi tidak sanggup membayar bunga. Maka perlu ada intervensi dari pemerintah untuk membantu mereka,” tegasnya.
Gubri berharap hasil rapat ini dapat menjadi dasar penyusunan langkah konkret dalam penyediaan bantuan pembiayaan perumahan yang tepat sasaran.
“Rumah adalah kebutuhan primer. Pemerintah harus hadir untuk membantu masyarakat agar bisa memiliki hunian yang layak,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemprov Riau akan menggandeng Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memfokuskan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Bersama BUMD, kami akan fokus menyediakan rumah yang layak huni bagi rakyat,” tutup Gubri.
Sementara itu, Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Rd. An An Andri Hikmat, menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, target 3 juta rumah dibagi menjadi tiga kategori yaitu 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta di pedesaan, dan 1 juta di wilayah pesisir.
Program ini mendukung Asta Cita ke-6 yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pengentasan kemiskinan. Selain menyediakan hunian layak, pembangunan 3 juta rumah juga diproyeksikan menyerap banyak tenaga kerja lokal, yang akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.
“Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat miskin. Kalau mereka tidak diberdayakan, kemiskinan tidak akan pernah selesai. Mari kita bersinergi agar pemerintah benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(mcr/red)
