Jakarta – Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ), Tito Karnavian mengungkap adanya anggota DPRD yang memerintahkan Kepala Daerah untuk mengelembungkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) agar mereka bisa mendapat jatah yang lebih banyak.
APBD diketahui memang dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Para anggota Dewan memang berhak mendapat alokasi anggaran APBD untuk merealisasikan Pokok Pikiran ( POKIR ) mereka.
Pokir itu biasanya berupa janji kampanye para anggota Dewan kepada masyarakat untuk membangun sejumlah insfrastruktur. Misalnya pembangunan jalan, drainase, perbaikan fasum dan fasos lainnya.
Menurut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang dikutip dari kompas mengatakan pihaknya menemukan target pendapatan suatu Pemda dibuat lebih tinggi karena ada permintaan dari DPRD.
” Kami lihat yang kami temukan target pendapatannya dibuat lebih tinggi karena ada permintaan dari, mohon maaf dengan segala hormat, karena adanya pada saat berembuk APBD, dengan DPRD disuruh buat lebih tinggi, “ujar Mendagri saat menyampaikan paparan dalam Rakornas APIP di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).
Dikatakan Mendagri , janji politik itu kemudian disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk di eksekusi. Dalam proses penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) terjadi negoisasi berapa persen pokir yang menjadi jatah DPRD. Untuk diketahui, DPRD memiliki kekuatan untuk mengesahkan RAPBD yang disusun Pemerintah Daerah.
“Ini curhatan dari Kepala Daerah ,teman-teman di DPRD membuat target yang tinggi supaya persentase pokirnya menjadi tinggi juga,” tegas Mendagri Tito Karnavian.
Ditambahkan Mendagri lagi, persoalan pokir Dewan dalam penyusunan anggaran ini merupakan titik rawan Korupsi. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat pokir yang dikelola oleh DPRD.
“Harusnya dikelola tetap oleh eksekutif. Apalagi menjelang pilkada pemilu misalnya, bentuknya hibah. Ini kerawanan,” tutup Tito Karnavian.
Untuk diketahui, Seluruh daerah di indonesia mengalami tinggi nya permintaan pokir di Pemda, tidak terkecuali di Kota Pekanbaru. Dengan tingginya target pendapatan yang di buat mengakibatkan kekuatan APBD Pemda tidak memenuhi target sehingga terjadinya Tunda Bayar Kegiatan yang sangat besar.
Boleh kita cek bersama berapa besar anggaran murni setiap dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dengan pokir anggota DPRD sehingga membuat pemda sedikit kewalahan.
( tnn / pr / rls / kc )
